Anggota komisi IV DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, mengaku sepaham dengan pemikiran Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang menekankan harus ada koordinasi dengan seluruh pihak termasuk Kementerian lainnya dalam penanganan ketahanan pangan.
"Semangat luar biasa diperlihatkan Pak Mentan, saat merumuskan kebijakan pertanian. Kita harapkan, bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Kementan," katanya saat Raker Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Senin (22/6).
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI fraasi Partai Gerindra, Endang Setiawati Thohari, yang menyatakan meski mengalami pemotongan anggaran, namun Kementan masih terus berupaya memaksimalkan produksi pertanian.
"Sedikit memberikan masukan, diperlukan grand strategy untuk political will yang kuat sehingga mendorong kedaulatan pangan ini. Litbang dan SDM pertanian, juga sangat penting dengan bioteknologi yang dihasilkan meskipun dalam kondisi anggaran kurang," ucapnya.
Kementerian Pertanian, dalam kesempatan itu juga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran ketahanan pangan Tahun 2019. Diketahui realisasi anggaran dari Januari hingga akhir Desember (2019) sebesar Rp 19,42 triliun atau 88,97 persen dari pagu Rp 21,83 triliun.
Mentan menyampaikan, realisasi anggaran tertinggi adalah Badan Karantina Pertanian yang mencapai 99,18 persen. Kemudian diikuti Sekretariat Jenderal 98,37 persen dan Badan Ketahanan Pangan mencapai 97,05 persen.
Capaian tersebut, memperlihatkan bahwa kinerja pengembangan komoditas pangan khusus padi cukup bagus.
Selain itu, Mentan juga menyampaikan capaian pada subsektor lainnya yang juga menggembirakan, seperti pada komoditas perkebunan hampir semuanya sesuai target.
"Walaupun anggarannya menurun tahun 2020, kami tetap optimis akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan," tutup Mentan.
.jpg)
Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam upayanya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: