Sebab kebijakan Kemenhub tersebut dianggap tak konsisten di tengah perjuangan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Dengan membuka akses transportasi, penyebaran Covid-19 dikhawatirkan makin meluas.
“Pemerintah harus konsisten dan fokus penanganan Covid-19 dan menurunkan kurva kasus corona dulu. Ini harus jadi catatan, jangan sampai kebijakan yang ada justru bertentangan dengan penanganan Covid-19 dari sisi medis,†ujar anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, M. Nabil Haroen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).
Pihaknya menyadari sektor transportasi menjadi salah satu yang terimbas negatif Covid-19 lantaran armada laut, udara, dan darat lumpuh.
“Namun jangan sampai ada
overlapping kebijakan. Kebijakan pembukaan transportasi umum jangan sampai kontraproduktif dengan kebijakan PSBB, misalnya. Jadi, di antara kementerian harus ada sinkronisasi kebijakan,†paparnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini juga meminta pemerintah memastikan sektor distribusi logistik aman.
“Sekarang banyak petani dan pengusaha yang kesulitan menjual produknya karena keterbatasan transportasi. Karena jalur transportasi terhambat, penjualan menurun drastis dan harga jauh di bawah standar. Ini yang harus menjadi catatan bersama,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: