Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Kasus penyelundupan BBL dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang sangat terorganisir. Praktik ini dinilai telah memiskinkan nelayan lokal dan membiarkan nilai tambah komoditas lobster Indonesia justru dinikmati negara lain.

"Ini tuntutan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir tegas memberantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di laut Indonesia, dan gerakkan KKP untuk membesarkan budidaya oleh nelayan kita sendiri,” tegas founder Balad Grup, HRM Khalilur Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Mei 2026.

Gus Lilur yang juga inisiator perubahan Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 ini memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah Presiden sejak Agustus 2025 yang menghentikan total budidaya BBL di luar negeri adalah kebijakan berani demi perlindungan nelayan.

“Ini langkah kedaulatan. BBL berasal dari laut kita, maka budidayanya harus di Indonesia. Jangan sampai benih dari kita, risiko ditanggung nelayan kita, tapi keuntungan besarnya dinikmati negara tetangga,” cetusnya.

Gus Lilur membeberkan, jaringan penyelundupan BBL saat ini menggunakan jalur yang sangat rapi. Ada dua rute utama yang terdeteksi, yakni jalur laut melalui Malaysia menuju Singapura, serta jalur udara yang langsung menuju Singapura.

Di Singapura, lanjutnya, BBL menjalani proses aklimatisasi di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang sebelum diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen legalitas palsu berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH).

“Kenapa harus ke Kamboja? Karena Vietnam tidak menerima BBL tanpa legalitas. Di Kamboja-lah dokumen itu dibuat agar BBL bisa masuk secara 'resmi' ke Vietnam. Ini ironi, Vietnam bisa meraup Rp100 triliun per tahun dari lobster yang benihnya berasal dari selundupan asal Indonesia,” bebernya.

Melihat pola yang sistematis tersebut, Gus Lilur memandang pembentukan Satgas Khusus sudah mendesak. Satgas ini diharapkan melibatkan unsur KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, hingga intelijen negara untuk menutup seluruh celah kebocoran di bandara dan pelabuhan.

Selain penegakan hukum, ia juga meminta pemerintah memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui fasilitasi teknologi, permodalan, dan kepastian pasar agar nelayan mampu membudidayakan BBL di dalam negeri secara mandiri.

Ia juga menyerukan "Tritura Nelayan" yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, yakni pertama, memberantas tuntas penyelundupan BBL ke luar negeri. Kedua, memfasilitasi nelayan untuk budidaya di laut Indonesia.

Ketiga, memerintahkan Menteri KP beserta jajarannya menggalakkan budidaya lobster nasional oleh nelayan lokal.

“Tritura Nelayan ini adalah seruan kedaulatan. Kami percaya Presiden Prabowo punya keberanian untuk menata ini dan menjadikan Indonesia sebagai pusat budidaya lobster dunia,” tutupnya.