Sejumlah partai politik baik dari kubu koalisi pemerintah maupun oposisi menolak adanya Perppu yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingan rakyat miskin di tengah musibah pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara menyampaikan, sikap partai yang dinaunginya akan tetap berada di pihak pemerintah namun dengan catatan.
“Sebagai partai koalisi pemerintah tentunya FPPP mendukung program pemerintah dengan tetap memberikan masukan yang dianggap perlu dalam setiap kebijakan yang ada,†ujar Amir kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini sebelumnya sempat memberikan kritik terhadap pemerintah mengenai revisi APBN lewat jalur Perpres yang rentan menjerumuskan presiden Joko Widodo ke jalur hukum.
“Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Perppu, sebagaimana diamanahkan konstitusi. Agar tidak menjerumuskan presiden karena wacana itu akan jadi masalah,†bebernya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: