Tingkatkan SDM Dan Budidaya Perikanan, KKP Gandeng Universitas Wollongong Australia

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Senin, 02 Maret 2020, 11:30 WIB
Tingkatkan SDM Dan Budidaya Perikanan, KKP Gandeng Universitas Wollongong Australia
Penandatanganan MoU antara KKP dengan Wolongong , Australia/Dok KKP
rmol news logo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Wollongong, Australia, Minggu (1/3).

MoU itu dilakukan untuk meningkatkan pengembangan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Terutama berkaitan dengan ekonomi biru, perubahan iklim, perikanan budidaya, dan ketahanan pangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku bangga sekaligus senang atas kesepakatan tersebut.

"Tolong izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan terbesar saya untuk Universitas Wollongong, khususnya Pusat Nasional Lautan Australia, Sumber Daya dan Keamanan (ANCORS), atas dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap kerja sama kelautan dan perikanan," kata Edhy usai penandatanganan MoU.

Edhy memaparkan, KKP dan Universitas Wollongong telah bekerja sama sejak 2011. Tepatnya saat 30 staf KKP menghadiri Pelatihan Hukum Kelautan Internasional di Australian National Centre of Ocean, Resources, and Security (ANCORS).

Disusul kerja sama Program Negosiasi Perikanan yang dilakukan di Jakarta, pada 6-10 Mei 2019 dan 9-13 September 2019, yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

"Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum dan kebijakan terkait laut dan perikanan internasional, serta keterampilan dalam bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam forum bilateral dan multilateral," sambungnya.

Selain itu, poin penting MoU ialah berkaitan dengan tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan dan ekonomi kelautan. Termasuk perikanan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Kemudian juga soal lingkungan laut, perbatasan dan batas maritim, penegakan hukum dan regulasi maritim, keamanan dan strategi maritim, kebijakan dan hukum kelautan, serta tata kelola kelautan.

Karena itu, Menteri Edhy optimistis, MoU ini akan menjadi modal yang baik untuk memupuk kerja sama antara dua negara. Sekligus mendorong kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan implementasi konkret dengan menyetujui rencana kerja.

"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya dan untuk semua mitra yang membuat pertemuan penting ini terjadi," jelasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA