Hikmahanto Juwana: Pemerintah Harus Buktikan Secara Ilmiah Tidak Ada Corona Di Indonesia

Regulator penerbangan Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India (DGCA) juga telah memerintahkan menyeleksi penumpang asal Indonesia.

Bahkan Departemen Kesehatan Australia mengelompokkan mereka yang pernah berkunjung ke Indonesia untuk diwaspadai mengingat banyak warga China yang berkunjung ke Indonesia, meski lagi-lagi tidak ada kasus yang dilaporkan di Indonesia.

Singapura pun menghentikan sejumlah penerbangan ke Indonesia, meski tidak memberi pengumuman atau mengelompokkan Indonesia sebagai negara yang terjangkit Covid 19.

Bukannya tidak mungkin jumlah negara yang melarang orang yang berasal maupun penah berkunjung ke Indonesia untuk memasuki negara mereka akan meningkat. Kalaupun tidak melarang, mereka harus dikarantina selama 14 hari.

Demikian disampaikan gurubesar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangan resmi, Sabtu (29/2).

Melihat perkembangan ini, Hikmahanto Juwana meminta pemerintah harus gencar melakukan bantahan bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari Covid 19.

Bantahan pemerintah tentu tidak bisa dilakukan atas dasar hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti doa masyarakat Indonesia. Bantahan harus dilakukan atas dasar alasan ilmiah dan telah teruji.

Menurutnya, bila pemerintah tidak mampu melakukan bantahan dengan alasan ilmiah, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa mendeteksi adanya kasus Covid 19 di Indonesia.

"Bila tidak maka akan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini karena pemerintah akan dianggap gagal dalam melindungi masyarakat," terang Hikmahanto Juwana.

Dirjen WHO dalam pernyataannya pada 27 Februari 2020 mengkritik adanya negara yang terlalu percaya diri tidak adanya kasus Covid 19. Kritikannya: "No country should assume it won’t get cases. That could be a fatal mistake, quite literally (Tidak seharusnya ada negara yang mengasumsikan bahwa mereka tidak mendapat kasus. Hal tersebut bisa menjadi kesalahan fatal, dalam arti sebenarnya)".

Hikmahanto Juwana berharap kritik tersebut bukan dialamatkan kepada Indonesia.

"Mudah-mudahan kritik Dirjen WHO di atas tidak ditujukan ke Indonesia," tutupnya.