Hal itu disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif di peluncuran buku
'BBM 1 Harga: Keadilan Energi untuk Masyarakat 3T di NKRI' di gedung Badan Penyalur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (30/12).
“Sejak tahun 2017 hingga 2019, BPH Migas telah berhasil mengawal pembangunan penyalur BBM satu harga. Hingga saat ini sudah terbangun 170 penyalur BBM satu harga yang tersebar khususnya di daerah 3T, dengan rincian 160 penyalur dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan 10 penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk dengan waktu penyelesaian lebih cepat dari target waktu yang direncanakan,†jelas Arifin.
Penerbitan buku tersebut juga menjadi bentuk refleksi suka duka berbagai pihak yang turut serta menyukseskan program BBM Satu Harga, BPH Migas dan Kementerian ESDM bersama PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, Tbk.
“Buku ini menceritakan semangat perjuangan dalam mewujudkan program BBM 1 harga dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Buku ini juga mendapat respons baik dari Bapak Ignasius Jonan dan Bapak Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM 2000-2009),†ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H Alex Noerdin yang turut hadir dalam peluncuran tersebut menjelaskan, sudah selayaknya seluruh warga negara di bawah naungan NKRI mendapatkan kesetaraan harga.
Hal ini sudah mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, khusunya Pasal 33 ayat 3, yang mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia merasakan kesertaraan baik dari sisi pembangunan maupun ekonomi. Apalagi sampai saat ini masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang masih sulit dijangkau untuk memasok kebutuhan BBM. Mudah-mudahan dengan adanya program tersebut, dapat terus menjangkau seluruh pelosok daerah di Indonesia,†tegas mantan Gubernur Sumsel dua periode ini.
Tak hanya peluncuran buku, acara tersebut juga sekaligus dilakukan sebagai peresmian selesainya renovasi gedung BPH Migas.
Sampai saat ini masih banyak wilayah tertentu di NKRI yang sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) lantaran belum adanya lembaga penyalur. 
