Hal ini menyusul munculnya tudingan dari Wall Street Journal (WSJ) terhadap sejumlah pihak di Indonesia. Tidak tanggung-tanggug, tuduhan itu langsung dialamatkan kepada dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah.
WSJ menuding dua ormas tersebut bersikap diam dalam kasus di wilayah Xinjiang itu karena menerima uang lewat bantuan dan donasi yang digelontorkan pemerintah Tiongkok.
Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap atas kondisi yang terjadi terhadap warga Uighur. Mereka mengatakan, pemerintah cenderung pasif terhadap kasus Uighur karena banyaknya investasi Tiongkok di Indonesia.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR Willy Aditya berpendapat, tudingan yang diarahkan kepada kedua ormas Islam itu bersifat politis.
Menurutnya, kedua ormas tersebut justru adalah representasi muslim Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keduanya juga pernah melakukan observasi dan mengumpulkan langsung data dan fakta terkait masalah di Uighur.
Mereka bahkan berhasil mendesak pembukaan akses kunjungan ke fasilitas yang disebut kem konsentrasi oleh media barat, yang selama ini tertutup.
"Kedua ormas terbesar itu justru menunjukan kelasnya sebagai aktor menjaga perdamaian dunia. Mereka sangat berhati-hati dalam bersikap dan mengesampingkan tendensi dan kepentingan pragmatis. Justru dengan tingginya interaksi dengan pemerintah China, Indonesia bisa mengajak China menemukan solusi-solusi damai," ungkap Willy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/12).
Willy menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dari solusi dalam upaya penyelesaian masalah Uighur. Seperti halnya dalam kasus Rohingya, menurutnya Indonesia harus mencari cara agar Tiongkok berani semakin terbuka terhadap apa yang dituduhkan dalam kasus di atas.
"Tapi kita tidak bisa gagah-gagahan dalam menyikapi Uighur di China ini. Mendukung maupun mengecam hanya akan menjebak Indonesia dalam polarisasi yang justru memperkeruh suasana. Kasus Uighur ini harus dilihat dari banyak sudut pandang," tandas politisi Nasdem ini.
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur di China kembali menghangat di Tanah Air. 
BERITA TERKAIT: