Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan jajaranmenteri di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11).
“Program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan
network yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk datanya, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu diprioritaskan intervensi stunting,†kata Tito.
Pasalnya, dua program tersebut dinilai sangat berkaitan dengan program prioritas nasional yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.
Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut secara bertahap melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
“Kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, relawan untuk mengampanyekan bersama stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,†ujarnya.
Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.
“Kampanye penting karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD. Ini akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden sambil nanti evaluasi,†demikian Tito.
Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin turut hadir bersama beberapa menteri terkait, seperti Menteri Sosial, Juliari Batubara; Menteri Kesehatan, Dr Terawan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo; dan Menteri Bappenas, Suharso Manoarfa.
Program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting (permasalahan gizi kronis) harus masuk ke dalam APBD di setiap daerah. 
BERITA TERKAIT: