Akibatnya banyak mahasiswa yang tumbang karena terkena gas air mata dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat instruksi tertanggal Senin 24 September, yang ditujukan kepada 24 rumah sakit rujukan untuk mengedepankan kesiapsiagaan dalam rangka aksi demonstrasi ini.
Terkait usulan perubahan aturan perundang-undangan dan lainnya di wilayah DKI Jakarta, maka disampaikan beberapa hal yang harus di laksanakan.
"Dimohon agar para direktur rumah sakit (terdaftar) dapat menjadi rumah sakit rujukan," ungkap Instruksi surat tersebut.
Selanjutnya, surat yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widiyastuti menyatakan pasien korban terdampak dapat dijamin pembiayaan pelayanan kesehatan dengan perawatan hak kelas III.
"Dibebankan pada anggaran pembiayaan jaminan kesehatan di luar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta," tulis Surat tersebut.
Kedua puluh empat rumah sakit rujukan tersebut adalah RSUP Cipto Mangunkusumo , RSPSD Gatot Subroto, RS Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RSAL Mintohardjo, RSUD Tarakan, RS Pusat Pertamina, RS Pelni, RS Jakarta, RS MMC, RS Abdi Waluyo, RS Budi Kemuliaan, RS MRCCC Siloam.
Selain itu beberapa rumah sakit lainnya diantaranya: RS Islam Cempaka Putih, RSUD Tanah Abang, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Kebayoran Baru, RSUD Mampang Prapatan, RS Bhakti Mulia, RS Medika Permata Hijau, RS Medistra, RS Muhamadiyah Taman Puring, RS Gandaria dak RS Kartini.
Unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai macam kampus menolak RKUHP berujung kerusuhan. 
BERITA TERKAIT: