Delegasi DPR Didaulat Menjadi Pimpinan Sidang Parlemen Asia

Perhelatan rutin di destinasi wisata terkenal Iran itu menyoroti isu-isu kepentingan bersama negara-negara Asia.

Syamsul menyebutkan, anggota parlemen dari 18 negara Asia bersama-sama bertukar pandangan terkait banyak hal dalam sidang ini.

"Ada 10 draf resolusi yang dibahas. Ada isu Palestina, penguatan parlemen, demokrasi, multilateralisme dan bahkan integrasi parlemen Asia,” ujar Syamsul seperti dikutip dari rilis tertulis dari Tenaga Ahli BKSAP DPR, Mochammad Ilyas  yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (28/6).

Terkait isu-isu yang dibahas, sambung Syamsul, Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya terhadap perjuangan bangsa Palestina dan perlunya penguatan multilateralisme.

Politisi kawakan Golkar asal Sulsel itu menjelaskan posisi penting Indonesia lantaran salah satu negara demokrasi terbesar di Asia di forum itu.

"Saya sendiri didaulat menjadi salah satu pimpinan sidang itu. Saya diberikan mandat sebagai pemberi laporan," imbuh dia.

Fathan Subchi menjelaskan, pembahasan draf-draf resolusi di Komisi Politik APA sangat dinamis. Selain isu Palestina yang menjadi perhatian bersama, isu gagasan pembentukan parlemen Asia juga menyedot perhatian diskusi para peserta.

"Ini ranahnya politik masing-masing negara Asia. Harus ada kemauan politik  negara-negara Asia untuk menyatu. Ini tidak mudah," kata politisi PKB itu.

Legislator yang duduk di komisi II itu menambahkan, negara-negara Asia harus terus mendorong dan menumbuhkan kemauan politik untuk berintegrasi.

"Pertanyaannya adalah sudahkah gagasan pembentukan parlemen Asia melakukan itu," lontar Fathan di forum itu.

Lebih jauh Fathan menilai gagasan pembentukan parlemen Asia masih perlu diskusi panjang dan mendalam.

"Pakar, politisi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pihak relevan lainnya harus diajak. Kepentingan nasional masing-masing negara Asia akan menjadi batu sandungan. Integrasi parlemen Asia akan sangat sulit,” pungkas dia.