Dialog ini dibuka oleh Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Bimo Suryono (Ketua Umum KBPP POLRI). Ia mengatakan adanya 01 dan 02 sudah selesai seiring berakhirnya pesta demokrasi. Oleh karenanya masyarakat harus canangkan 03, yaitu persatuan.
Dalam kesempatan itu, Bimo juga menyinggung soal kerusuhan yang mewarnai Aksi 22 Mei silam.
"Kita serahkan pada mekanisme hukum. Kalau polisinya salah pasti diatur sesuai mekanisme hukum. Dan unjuk rasa dijamin UU," ungkapnya.
Sementara itu, Bendahara Umum PBNU & Pembina NU Cirlce Ing. H. Bina Suhendra meminta masyarakat mengubah pola pikir agar tidak termakan hoax, khususnya yang timbul selama 21-22 Mei.
"Kalau kita tidak mengubah pola pikir, maka kita akan termakan hoax dan hoax menyasar anak-anak muda. Yang tukang bikin hoax itu ahli-ahli itu, dia tahu kalau itu bohong tapi dia bisa yakin kalau itu benar," jelasnya.
Ketua Umum DPP Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Hariara Tambunan menambahkan, masyarakat harus jelas keinginan untuk menekankan perdamaian, sehingga jangan mau untuk terprovokasi
"Jangan mau terprovokasi dengan nilai-nilai apapun. Sadarlah, kita harus siap bantu TNI Polri demi Indonesia ini aman dan damai. Kalau kita biarkan, kita tidak bisa duduk damai begini karena kita hancur lebur," ujarnya.
Selain itu Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa Abdul Ghopur menyebutkan, Demokrasi Indonesia adalah ijtihad ulama-ulama sepuh nusantara yang mencetuskan demokrasi Indonesia yang keutuhan bangsa dan jamin keagamaan.
"Bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan," jelasnya.
Diketahui, dalam acara ini hadir pula narasumber lain seperti Pendiri Rumah Milenial Sahat Martin Philip Sinurat, dan Sekretaris eksekutif Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI Jimmy Soemin.
Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), menggelar dialog sekaligus buka puasa bersama bertajuk "Merajut Persaudaraan & Kolaborasi Untuk Indonesia Damai Pasca Pemilu 2019" di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (29/5). 
BERITA TERKAIT: