Selain konsumsi, aspek transportasi, akomodasi, dan kesehatan juga diminta dipastikan berjalan optimal.
Anggota Timwas Haji DPR RI dari Fraksi PKB, Siti Mukaromah, menegaskan layanan konsumsi menjadi kebutuhan mendasar bagi jemaah yang akan menjalani rangkaian ibadah fisik berat selama Armuzna.
“Konsumsi ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting dan mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar jemaah haji,” ujar perempuan yang akrab disapa Erma tersebut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 23 Mei 2026.
Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Timwas menemukan sejumlah persoalan distribusi makanan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti pemerintah. Salah satu temuan berada di Sektor 7, tepatnya di Hotel 702 yang dihuni empat kelompok terbang (kloter). Namun saat sidak dilakukan, makanan siap saji baru tersedia untuk satu kloter.
“Artinya masih ada tiga kloter yang belum tersedia makanannya. Padahal malam itu makanan seharusnya sudah terdistribusi kepada jemaah melalui pimpinan kloter,” katanya.
Menurut Erma, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian waktu distribusi makanan. Bahkan, Timwas DPR mengalami kendala komunikasi saat mencoba memastikan jadwal kedatangan logistik konsumsi.
Ia meminta makanan segera didistribusikan agar stok benar-benar sudah berada di tangan jemaah sebelum keberangkatan menuju Arafah. “Jangan sampai jemaah berangkat tetapi belum memiliki kesiapan konsumsi,” tegasnya.
Selain itu, Erma menyoroti pola distribusi makanan yang dinilai belum mengakomodasi seluruh jadwal keberangkatan jemaah menuju Armuzna. Berdasarkan informasi yang diterima Timwas, stok makanan baru dipersiapkan untuk jemaah yang berangkat pada pagi hari.
Padahal, keberangkatan jemaah dilakukan secara bertahap mulai pagi, siang, sore hingga malam. Karena itu, kebutuhan konsumsi bagi seluruh jemaah di setiap jadwal keberangkatan harus dipastikan tersedia dengan baik.
Legislator asal Jawa Tengah itu juga menyoroti persoalan teknis terkait wadah makanan yang dinilai menyulitkan jemaah lanjut usia. Dalam temuannya, jemaah hanya menerima satu kotak wadah makanan untuk tiga hingga empat kali distribusi makanan siap saji.
“Mungkin bagi yang masih muda bisa mencuci dan menggunakan kembali. Tetapi bagi para sepuh atau jemaah lansia, ini tentu menyulitkan karena tidak semuanya memiliki pendamping,” ujarnya.
Menurut Erma, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian karena sebelumnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI telah disampaikan bahwa makanan siap saji perlu dilengkapi wadah yang memadai.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kualitas makanan siap saji yang dibagikan kepada jemaah. Erma menyoroti adanya makanan berkuah santan dengan masa kedaluwarsa hingga 18 bulan.
“Kita tentu harus berhati-hati karena makanan tersebut hanya disimpan dalam kemasan, bukan di dalam pendingin. Ini perlu menjadi perhatian khusus terutama bagi jemaah lansia atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu,” ungkapnya.
Timwas Haji DPR RI memastikan akan terus melakukan pemantauan dan sidak lanjutan guna memastikan seluruh persoalan pelayanan konsumsi dapat segera diselesaikan sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji.
Erma menegaskan, jika terdapat kendala di lapangan, maka diperlukan langkah cepat dan tepat dari kementerian terkait agar pelayanan kepada jemaah tetap terjaga.
“Yang terpenting adalah jemaah merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji,” pungkasnya.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah dan penyelenggara ibadah haji memberikan perhatian serius terhadap pelayanan konsumsi bagi jemaah Indonesia menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). 
BERITA TERKAIT: