KPK harus mengungkap kebenaran pernyataan kader Golkar itu yang menyeret nama Ketua Bapilu Jawa dan Kalimantan Golkar Nusron Wahid.
Bowo menyebut telah diperintah oleh Nusron untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar saat hari pencoblosan.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai KPK tidak boleh putus pada pernyataan Nusron yang sudah membantah Bowo.
"Ya emang, harus bantah dulu kan. Tapi pengakuan Bowo ini tidak boleh berhenti hanya dengan bantahan Nusron aja," jelasnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/4).
Baginya pengungkapan keterlibatan Nusron sangat penting diungkap. Terlebih, Nusron merupakan pendukung setia Jokowi, yang pada Pipres 2014 dia rela dikenai sanksi dari partai demi mendukung Jokowi-JK.
Kata Hendri, kasus ini juga menjadi ujian bagi jargon revolusi mental yang diusung Jokowi. Sebab, jargon itu akan gugur dengan sendirinya jika orang-orang sekitar Jokowi terus ditangkapi oleh KPK.
Sebab sebelumnya, KPK telah menangkap kader PPP Romahurmuziy yang dikenal sangat dekat Jokowi.
"Penyebutan nama Nusron ini ujian selanjutnya bagi kubu Jokowi, sejak 5 tahun lalu Presiden Jokowi menelurkan jargon revolusi mental," tandasnya.