Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap penundaan itu berlaku permanen.
"Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi kita semua, bagi masyarakat pengguna jalan tol yang sering gunakan ruas tol Prof. Ir. Sedyatmo ini. Karena akhirnya pemerintah menunda kenaikan tarif. Walaupun ini sifatnya sementara, ya kita patut syukuri. Mudah-mudahan secara permanen tidak jadi naik tarifnya,' kata Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara kepada redaksi, pagi ini.
Meski diakuinya regulator, dalam hal ini Menteri Perhubungan mengacu pasal 48 UU 38/2004 Tentang Jalan, memiliki kewenangan menyesuaikan tarif tol. Sebab jalan tol juga bagian dari bisnis. Namun di samping komersil, pemerintah juga harus memikirkan fungsi sosial jalan tol kepada masyarakat.
"Dengan cara tidak memberikan tarif yang mahal, yang membebani masyarakat sebagai pengguna jalan tol," tegas Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum periode 2005-2009 ini.
Menurut dia, jika pemerintah memiliki
good will maka ruas-ruas jalan tol yang telah habis masa konsesi dapat dihapuskan tarifnya.
Seperti ruas jalan tol Jagorawi yang telah berakhir masa konsesinya pada tahun 2008 lalu. Kemudian ruas tol Jakarta-Cikampek.
"Sudah ada contohnya
kok, akhir tahun lalu pemerintah menghapus tarif tol Jembatan Suramadu," sebutnya.
"
Nah untuk tol Jagorawi dan tol Jakarta-Cikampek, semoga pemerintah juga punya keberanian menggratiskan saat ini," tegas Suhendra.
Suhendra melanjutkan, sebetulnya secara bisnis, dua ruas tol tersebut sudah balik modal (BEP) dan menghasilkan untung. Sehingga sekarang saatnya ruas tol Jagorawi dan tol Cikampek memberikan fungsi pelayanan sosialnya.
"Salah satu prioritas dari Prabowo-Sandi jika terpilih dalam Pilpres 2019 adalah mengkaji penghapusan tarif tol yang telah berakhir masa konsesinya, dengan merujuk pada ketentuan, peraturan yang berlaku," tambah Suhendra.
[wid]