Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Pramono Anung untuk selau berkoordinasi dengan perwakilan AMT Pertamina terkait realisasi tindak lanjut tuntutan soal PHK sepihak yang dialami 1.095 AMT Pertamina.
Nuratmo salah seorang perwakilan dari AMT mengatakan, pasca pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 31 Januari lalu yang juga dihadiri Pramono Anung, mantan Wakil Ketua DPR itu belum bisa dihubungi.
"Pak Jokowi menyuruh Pramono Anung untuk tindaklanjuti. Tapi selama 12 hari kami coba telepon, hubungi via pesan WhatsApp, dibuka saja tapi nggak dibalas. Makanya kami ke sini lagi supaya pak Presiden terima kembali," kata Nuratmo di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (12/2).
Baca:
Dua Kelompok Buruh Saling Support Di Depan IstanaKarena susah dihubungi, buruh AMT merasa dibohongi oleh pihak pemerintah khususnya dari dalam Istana.
"Inikan diserahkan ke Pak Pramono, harusnya dia bisa. Tapi gimana? Kayaknya tidak dijalani intruksi Presiden," tutup Nuratmo.
Baca juga:
Buruh Sopir Tangki Kecewa Komunikasi Tidak Ditanggapi Pramono Anung
Tuntutan SP-AMT; Pertama, bayarkan upah lembur yang belum dibayarkan sesuai nota sudinaker dan Kementerian Ketenagakerjaan dan upah proses selama di-PHK. Kedua, pekerjakan kembali 1.095 AMT yang di-PHK massal dan secara sepihak.
Ketiga, angkat kami sebagai karyawan tetap di PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin, sesuai dengan nota sudinaker yang sudah disahkan oleh pengadilan; dan keempat, bayarkan hak pensiun bagi pekerja yang lanjut usia sesuai perundang undangan yang berlaku.
[rus]
BERITA TERKAIT: