Kasus Kades Suhartono Bukti Pembumihangusan Azas Demokrasi

Partai Gerindra menilai tuntutan Jaksa kepada Suhartono tidak adil. Sebab, Suhartono diancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Hukuman ini tentu lebih berat ketimbang pembakar bendera bertulis kalimat tauhid yang hanya dituntut 5 hari penjara dan denda Rp 2 ribu.

Anggota Dewan Penasehat Gerindra, Muhammad Syafi’i bahkan menilai kasus ini sebagai bukti nyata ketidakadilan hukum.

“Ini rezim pembumihangusan karena yang terjadi sekarang adalah pembumihangusan azas-azas demokrasi, salah satunya penegakan hukum,” kata Romo biasa disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/12).

Suhartono dianggap melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU 7/2017 tentang Pemilu setelah diduga terlibat dalam kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada 21 Oktober lalu. Dia diduga mengajak warga untuk menyambut kedatangan Sandi. [ian]