Hal itu disampaikan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Bahlil mengatakan, tim tersebut akan diisi diisi oleh internal Kementerian ESDM yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Inspektorat Jenderal.
Selain itu, unsur pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak PLN, serta penegak hukum juga akan dilibatkan.
"Saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya kepada awak media.
Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, dengan penugasan pasokan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang mencapai 180-190 juta ton.
Sementara kontrak pengadaan PLN dengan pemasok tercatat sekitar 134 juta ton per tahun. Tim ini diharapkan segera menyelesaikan sisa kekurangan guna menghindari potensi gangguan pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue," pungkas Bahlil.
BERITA TERKAIT: