"Saya sejauh ini masih
huznudzon, berbaik sangka, tidak ada
suudzon kepada pemerintah karena sudah maksimal melakukan tugasnya," ujar Ketua Komisi VIII, DPR M. Ali Taher di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/10).
Hal itu mengacu pada banyaknya tuntutan kepada pemerintah terkait belum dibayarkannya biaya jaminan hidup kepada korban gempa Lombok, NTB.
Ali Taher menilai, sejauh pengawasannya selama ini belum ada dana yang diselewengkan oleh pemerintah.
"Belum ada kami menemukan dana yang disunat atau diselewengkan oleh pemerintah untuk korban gempa," terangnya.
Pplitisi PAN itu melihat anggaran Kementerian Sosial yang menjadi mitra Komisi VIII sebesar Rp 41 triliun namun peruntukan untuk bencana hanya sekitar Rp 200 miliar.
"Untuk bencana Palu baru Rp 7,4 miliar. Nah untuk Lombok yang dijanjikan Rp 50 juta per keluarga itu saya belum tahu kenapa belum disalurkan. Tapi menurut keterangan pemerintah dana itu akan disalurkan ketika mereka kembali ke rumah masing-masing-masing," pungkas Ali Taher.
[rus]
BERITA TERKAIT: