Ketua Bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPP Partai Hanura, Dodi S Abdul Kadir mengatakan Rakornas dimaksudkan untuk memberi pemahaman lengkap kepada kader terkait persoalan sengketa jumlah perolehan suara.
"Diharapkan para kader dapat berjuang secara optimal sehingga suara-suara yang didapat itu sesuai dengan perolehan suara yang dimilikinya," kata Dodi di Manhatan Hotel, Kuningan, Jakarta, Sabtu (9/12).
Dengan demikian, lanjut dia, mereka dapat mempersiapkan diri untuk kesempurnaan adminitrasi hukum maupun untuk menghadapi permasalahan yang pada umumnya terjadi yaitu adanya sengketa suara.
"Mereka bisa mengamankan suara yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dodi.
Ditambahkan, nantinya tim hukum ini akan dibagi sesuai organisasi yang ada di partai yakni, Dewan Pimpiman Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang menjadi kontrol untuk mengkoordinasikan kesetiap Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia.
"Sehingga ada hubungan yang integral dengan pengamanan ini," pungkas Dodi.
[rus]
BERITA TERKAIT: