Menurutnya, ada aspek yang jauh lebih penting dan strategis, yaitu pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera bagi siapa saja untuk berani dan mau menghindari Tipikor. Program untuk dua target strategis ini terasa kosong di ruang publik.
"Masyarakat tidak tahu apakah negara punya program spesifik untuk mencegah pejabat negara atau warga biasa melakukan korupsi? Bahkan, dengan fakta semakin maraknya praktik korupsi, Indonesia seperti kehilangan akal untuk menumbuhkembangkan efek jera," jelasnya.
Politisi Golkar ini menyebut bahwa tersangka korupsi saat ini tidak malu lagi ketika mereka ‘dipermalukan’ oleh status sebagai tahanan KPK. Vonis Pengadilan Tipikor pun tidak membuat para calon koruptor takut atau jera melakukan korupsi.
Penindakan tetap penting karena perilaku korup terlalu sulit dihilangkan. Namun, terbukti bahwa penindakan nyaris tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, akhir-akhir ini, penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga koruptor ibarat tontonan yang tidak menarik untuk dicermati.
"Masyarakat cenderung bosan disuguhi berita tentang penangkapan atau OTT terduga koruptor. Sementara banyak kasus-kasus besar mangkrak," sambung Bambang.
Artinya, Densus Tipikor patut dilihat sebagai ‘alat pemukul’ baru dalam perang melawan korupsi. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK.
"Tapi keduanya harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar," tutup pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
[ian]
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan korupsi. 
.jpeg)
