Dengan hak itu, PLN juga seharusnya mampu memberikan kemudahan hidup bagi rakyat banyak dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik.
"PLN adalah BUMN yang memiliki keuntungan yang besar, karena diberikan hak monopoli, dan keinginan dari negara atau rakyat dengan adanya monopoli ini, rakyat membayar TDL dengan harga yang murah terjangkau," ujar anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/10).
Alih-alih memberikan itu semua, PLN saat ini justru memiliki banyak permasalahan hingga mengakibatkan kerugian negara dan membebani rakyat. Sebagaimana surat yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 19 September 2017 yang mengungkapkan kondisi finansial dan risiko gagal bayar dari utang-utang yang dimiliki PT PLN dinilai berpotensi menjadi risiko besar terhadap keuangan negara.
Kondisi arus kas PLN dikhawatirkan menyebabkan BUMN itu tidak mampu membayar kewajiban utang mereka dan kemudian berakibat kepada kredibilitas keuangan negara.
Untuk itu, Bambang meminta agar PLN memperbaiki manajemen dan tata kelola distribusi energi primer. Karena dengan kondisi PLN yang saat ini, tarif harga listrik yang semakin meningkat, justru membebani masyarakat.
Padahal dari segi energi primer, SDA yang ada di Indonesia mengandung sumber energi yang mampu mencukupi kebutuhan negara, energi primer gas, batu bara, minyak, dan bahkan geothermal.
Kata dia, PLN harus mampu memaksimalkan SDA yang ada dan tidak hanya terfokus pada satu sumber energi primer saja. Ketergantungan terhadap komoditas batubara berpotensi bisa merugikan keuangan negara. Batubara bukanlah sumber energi murah, ketergantungan PLN terhadap batubara justru mengakibatkan potensi kerugian negara yang sangat besar.
Selain itu, Bambang juga menyarankan agar ada perbaikan tata letak dan kelola power plant, agar berdekatan dengan tempat sumber energi primer, sehingga proses produksi semakin efektif.
"Jadi ubah dulu manajemennya, pola dari distribusi energi primer, jadi tata kelola dari energi listrik kita itu harus ditata ulang, dan harganya harus disesuaikan dengan harga sebenarnya," ujar Bambang.
"Yang terpenting itu adalah sumber daya manusianya. Nah SDM-nya ini apakah sudah bener, apakah sudah menempatkan orang berdasarkan kemampuannya, kompeten atau tidak," pungkas politisi Gerindra itu.
[ian]
Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya bisa memberikan sumbangan bagi keuangan negara karena diberi hak monopoli sebagai pihak yang berwenang dalam hal pendistribusian aliran listrik di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: