Pemerintah Harus Bujuk Myanmar Izinkan TPF PBB Masuk

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat menggelar konferensi pers di kantornya, Cikini, Jakarta, Minggu (3/9).

"Amnesty International melaporkan pada 2016 bahwa aparat bersenjata Myanmar telah sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan, memperkosa perempuan Rohingya dan merusak tempat tinggal serta harta benda mereka," tukasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah Myanmar segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine.

"Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas rohingya," imbuhnya.

Selain itu, Usman Hamid juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mendesak Myanmar agar mau bekerja sama dengan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak Maret 2017 lalu.

"Pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan HAM, dan menjamin keadilan bagi para korban. Tanpa upaya serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban," jelasnya.

Hingga saat ini, pemerintahan Myanmar tidak mengizinkan TPF PBB melakukan penyelidikan dan melihat secara langsung kondisi etnis Rohingya di Myanmar. Mereka berkilah karena merasa telah memiliki TPF yang dibentuk pemerintahnya sendiri. [ian]