Ketum PAN: Salah Paham Ketiga Berbuah Salah Langkah

Salah paham pertama, ada anggapan bahwa beragama berarti menjauh dari berbangsa. Tunduk pada ajaran agama dipandang sebagai tak bersetia pada paham kebangsaan. Dan menjadi pemeluk agama yang taat dunilai sebagai berkhianat terhadap prinsip berkeindonesiaan.

Padahal, menurut dia, di Indonesia, paham kebangsaan dan paham keagamaan saling menopang. Menjadi pemeluk agama yang taan adalah jalan untuk menjadi warga negara yang baik.

Salah paham kedua adalah kontestasi politik digunakan untuk memberi label sekaligus memisah-memisahkan kelompok dalam masyarakat. Padahal, kekalahan atau kemenangan dalam kontestasi politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Tidak sepatutnya kalah atau menang dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Lanjut Zulhas sapaan akrabnya, salah paham ketiga bahkan berkembang menjadi salah langkah. Basisnya adalah  kekeliruan fatal dalam memahami dan memaknai sejarah kebangsaan. Dipahami bahwa dalam sejarah kebangsaaan ini seolah-olah umat islam, para ulama, tidak memainkan peranan yang sentral. Seolah-olah, umat Islam dan para ulama sekadar memainkan peranan pinggiran.

"Kita harus luruskan salah paham itu," kata ketua MPR itu dalam pidato kebangsaan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN III Tahun 2017, di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8).

Jelas dia, tidak pernah dalam sejarah pergerakan kebangsaan kita, sejak sebelum merdeka hingga hari ini, ulama dan umat Islam absen. Ulama dan umat islam selalu menjadi bagian yang sangat penting, yang kokoh berdiri tegak untuk merawat kelangsungan hidup negeri Zamrud Khatulistiwa ini.

"Belakangan ini, salah paham itu berbuah salah langkah. Ulama dan umat Islam menjadi objek, menjadi bulan-bulanan dalam sejumlah masalah," sayangnya.

Menurut Zulhas, salah paham dan salah langkah ini harus diluruskan. Sebab, ini bukan saja menyangkut sejarah masa lampau tetapi juga sejarah masa depan. Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kita dinanti untuk memberi bukti bahwa umat Islam dan para ulama adalah para penjaga demokrasi. Para penjemput masa depan.

"Kita harus membuktikan bahwa di negeri ini Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Bahwa ketertiban dan kebebasan bisa berkembang berdampingan. Bahwa demokrasi dan kesejahteraan bisa saling sokong dan bukan saling meniadakan. Dan di dalam pembuktian itu, terekam dengan benderang peranan umat Islam dan para ulama," ujarnya.

"Saudaraku, berbicara tentang sejarah perkembangan bangsa dan umat Islam selayaknya membuat kita mengingat kembali Bung Karno. Saat menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno bukan hanya menyatakan kembali ke UUD 1945. Tetapi, Bung Karno juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian satu kesatuan," demikian Zulhas menambahkan. [sam]