Tidak diundangnya perwakilan PAN dalam rapat tokoh koalisi pendukung pemerintahan dengan Presiden Jokowi di Istana, sore tadi, bisa jadi membuat partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu kehilangan kursi menteri di kabinet kerja.
"PAN akan kehilangan kursi menteri di kabinet kerja," jelas peneliti senior, Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (24/7).
Jokowi sepertinya mulai kesal dengan tingkah dan gaya PAN. Sikap partai itu kerap berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya, kata Karyono, soal RUU pemilu.
"Dari partai pendukung pemerintah, hanya PAN yang membelot," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Karyono, sangat wajar jika Presiden Jokowi akhirnya mengganti menteri yang berasal dari PAN.
"PAN main dua kaki. Kaki yang satu di dalam pemerintahan, sementara kaki yang satu lagi berada di luar pemerintahan dan terkadang menjadi partai oposisi," sambungnya.
PAN menunjukkan sikap berbeda dari koalisi pendukung pemerintah dalam pengesahan Rancangan Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Koalisi pemerintah sepakat pada ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.
PAN yang mendukung ambang batas pencalonan presiden dihapuskan dalam UU Pemilu memilih meninggalkan sidang paripurna pada Jumat (21/7) dini hari. Sejumlah politikus dari parpol pendukung pemerintah pun mendesak agar status PAN dalam koalisi dievaluasi.
Selanjutnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais juga meminta agar kadernya yang saat ini ada di jajaran pemerintahan, yaitu Asman Abnur, untuk mundur. Jika kadernya tidak mengindahkannya maka Amien mempersilakan untuk keluar dari PAN.
[sam]
Sinyalemen didepaknya perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo semakin menguat. 
BERITA TERKAIT: