Menurut dia, berkaca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, pemerintah tidak mendapat dukungan penuh di parlemen. Pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan dari partai minoritas di legislatif. Sementara lawan SBY-JK saat Pilpres 2004 lalu, mendapat dukungan mayoritas.
Begitu juga dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga merasakan hal yang sama. Menurut Ace, saat Golkar memilih tidak mendukung pemerintah, maka bisa dilihat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami gonjang-ganjing dalam dua tahun pertama.
"Karena koalisi tidak terbentuk dari awal. Saat pemerintahan SBY-JK juga mengalami hampir tiga bukan gonjang-ganjung, karena waktu itu ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan. Sementara pemerintahan SBY-JK dari parpol minoritas. Jadi kita ingin bangunan presidialisme yang tercantum dalam konstitusi kita itu betul-betul terwujud dalam proses pemerintahan," ujar Ace dalam diskusi dengan topik "Setelah DPR Memilih 20%" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7).
Lebih lanjut, Ace menjelaskan jika ambang batas presiden ditetapkan nol persen, bisa dibayangkan berapa banyak calon presiden yang akan muncul. Pastinya, lanjut Ace, Pilpres tidak akan berjalan satu putaran.
"Disitu aspek efisiensi menjadi kesejatian dalam keserantakan itu akan hilang," pungkasnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: