Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Perjuangkan PT Nol Persen, Gerindra Terus Lobi PKB Dan PAN

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 19 Juli 2017, 21:27 WIB
Perjuangkan PT Nol Persen, Gerindra Terus Lobi PKB Dan PAN
Sufmi Dasco Ahmad
rmol news logo Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin PT dihapus bukan karena khawatir tak bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019. Gerindra juga memikirkan partai lain, khususnya partai baru.

"Karena kan namanya demokrasi, kita bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana, kasih kesempatanlah, kenapa enggak dibuka semua. Kita sebenarnya optimis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita enggak pikir Gerindra," katanya lewat keterangan pers (Rabu, 19/7).

Gerindra sendiri sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang ada di koalisi pemerintah, tapi tak memilih opsi 20-25 persen.

Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.

"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," jelas Ketua MKD DPR RI ini.

"Bukan merayu (PKB dan PAN), namanya saling menjajaki, kita lebih memikirkan kepentingan demokrasi, tapi Insya Allah bisa dicapai," tutupnya.

Seperti diketahui, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, PAN dan PKB memilih nol persen. Sementara oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS memilih opsi nol persen.

Saat ini seluruh fraksi tengah melakukan lobi. Penentuan apakah RUU Pemilu akan diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting, akan dilakukan dalam Rapat Paripurna besok (Kamis, 20/7). [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA