FDS Mendikbud Bisa Merusak Hubungan Jokowi Dengan Pesantren

Sejauh ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy masih bergeming dan tetap ingin merealisasikan kebijakan sekolah delapan jam sehari lima hari tersebut.

Tetapi penolakan terhadap kebijakan Mendikbud itu belum berhenti, justru semakin kencang. Kali ini giliran Majelis Dzikir Hubbul Wathon yang menyatakan menolak FDS.

Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Majelis Dzikir  Hubbul Wathon Hery Haryanto Azumi, kebijakan Mendikbud itu berdampak pada tatanan pendidikan kultural yang selama ini sudah terbangun. Misalnya, Madrasah Diniyah yang sudah bertahun-tahun jadi saranan pendidikan agama bagi anak-anak warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Wajar jika NU begitu keras menolak kebijakan Full Day School ini. Karena Madrasah Diniyah milik NU akan lenyap. Padahal Madrasah Diniyah sudah terbukti efektif sebagai institusi pembentuk dan menjaga karakter bangsa Indonesia," tegas Hery Haryanto Azumi yang juga Wasekjen PBNU, di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menolak keras kebijakan Mendikbud terkait sekolah delapan jam selama lima hari. Menurutnya, Kiai Said, negara perlu mengonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, pendidikan karakter termasuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo seharusnya selaras dengan local wisdom  yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak  menimbulkan gejolak.

Jika Mendikbud tetap ngotot ingin menjalankan kebijakannya itu, kata Hery, akan merugikan pemerintah Presiden Joko Widodo. Sebab, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu selalu menjaga dan intensif bersilaturahmi dengan para kiai-kiai pesantren.

"Saya kuatir kebijakan Mendikbud ini merusak hubungan baik Presiden Jokowi dengan pesantren. Dan upaya Presiden Jokowi intensif mendatangi pesantren-pesantren selama ini jadi tidak ada artinya," cetusnya.

"Saya jadi curiga dengan Mendikbud. Ada ada kok dia ngotot sekali ingin merealisasikan Full Day School. Patut dicurigai, Mendikbud punya agenda sendiri," pungkas mantan Ketua Umum PB PMII ini.[wid]