Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FDIKOM UIN Jakarta, Muhtadi mengatakan, pendidikan harus menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar instrumen ekonomi.
“Pendidikan yang layak dan berkeadilan harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen kampus,” ujar Muhtadi dalam diskusi publik bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi?” yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Jakarta di Aula Student Center, Sabtu 9 Mei 2026.
Senada, Guru Besar Ilmu Komunikasi Massa Universitas Budi Luhur, Prof. Dudi Iskandar menilai, pendidikan semestinya membentuk generasi kritis dan memiliki kesadaran sosial, bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
“Pendidikan bukan hanya memproduksi manusia yang diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” tegas Dudi.
Sementara itu, peneliti Politika Research & Consulting, Milki Amirus Soleh menyoroti mulai menurunnya daya kritis mahasiswa terhadap persoalan sosial dan kebijakan negara. Menurutnya, Mahasiswa jangan sampai kehilangan nalar kritisnya.
“Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap kebijakan negara, maka ruang demokrasi akan semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan elite,” kata Milki.
Diskusi juga menyoroti dampak transformasi kampus menuju sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memberatkan mahasiswa.
Melalui forum tersebut, mahasiswa berharap lahir gerakan intelektual yang lebih progresif untuk mengawal kebijakan pendidikan agar tetap inklusif dan berkeadilan sosial.
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi dan komersialisasi. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: