Pemilihan rektor perguruan tinggi, sesuai rencana akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Kenapa harus ditarik ke Presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi? Lebih baik tetap di Kemenristek Dikti, tapi lebih transparan dan bertanggungjawab, daripada ditarik ke Presiden," tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, Senin (5/6).
"Jangan ditarik-tarik ke ranah politik Istana," sambungnya.
Menurutnya, beban Presiden saat ini sudah sangat berat. Dari permasalahan ekonomi hingga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Belum lagi penanganan kekisruhan politik belakangan yang membutuhkan banyak energi.
Dari kasus makar terhadap pemerintahan dengan menangkap sejumlah aktifis dan tokoh kritis oleh polisi, ekses kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta di daerah hingga penangkapan sejumlah ulama dan kasus Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
"Situasi politik tanah air ini kan masih belum reda, jangan ditambahi lagi beban politik Presiden dengan kekisruhan baru soal pemilihan rektor," jelas Andre.
Sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre melihat rencana penentuan rektor oleh presiden sebagai indikasi upaya pembungkaman dunia kampus. Salah satunya indikasi membungkam gerakan mahasiswa yang selama berdiri sebagai agen perubahan di masyarakat.
Penentuan rektor oleh presiden juga dinilainya sama dengan mengembalikan pengelolaan dunia kampus kembali seperti era Orde Baru. Di mana pengekangan kampus saat itu melalui Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaa (NKK/BKK).
Menurut Andre, meski kerangka yang disampaikan karena kuatir pemilihan rektor diikuti isu radikalisme, terorisme, tapi publik tetap melihatnya sebagai bagian dari pembungkaman dunia kampus.
"Jangan sampai NKK BKK hidup kembali, tolong jangan cara - cara Orba dihidupkan lagi," pintanya seraya berharap Presiden Jokowi bijak melihat persoalan ini.
[wid]
BERITA TERKAIT: