"Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial menjadi panduan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudahlah, Pancasila sudah final. Kalau masih hidup di Indonesia, harus menerima ini. Jangan ada yang masih tidak terima apalagi mau menggantinya," ungkap Diaz di dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi (Sabtu, 20/5).
Diaz menambahkan, dirinya mengaku miris saat ini kebhinnekaan Indonesia tengah terkoyak. Gejala intoleran tengah menguat. Hal ini merujuk beberapa hasil survey.
‎Dikatakan Diaz, untuk mereduksi intoleransi, salah satu caranya yakni melalui pendidikan yang mendorong pembangunan karakter dan menanamkan pentingnya toleransi di tengah perbedaan masyarakat Indonesia.
"Selain kaum terdidik, perlu juga peran para elite politik. Dengan memberi contoh, menjaga sikap dan tidak turut serta memanaskan situasi yang ujungnya intoleransi semakin menguat," harapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, R Alpha Amirrachman menegaskan, Mendikbud Muhadjir Effendy berupaya menjalankan visi misi pembangunan pendidikan yang ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK.
Pembangunan pendidikan pemerintahan saat ini terfokus ada tiga hal yaitu Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter dan revitalisasi SMK. "U‎ntuk pendidikan karakter difokuskan ke lima nilai utama yaitu nasionalisme, integritas, gotongroyong, mandiri dan relijius,†jelas Alpha.
‎Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari mengapresiasi nawacita sebagai konsep yang bagus dan aktual. ‎
"Trisakti menyatakan kita harus berdaulat di bidang politik, ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu saja, gagasan itu, ketika bicara saat ini dimana kita hidup di era globalisasi, harus mampu menjadi identitas utuh sebagai sebuah bangsa," ujar Hajriyanto.
Hajriyanto berpesan, Nawacita harus dikuatkan dengan rumusan induk yang menjadi rujukan para menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK.‎ Hal ini harus didukung oleh para pembantu Presiden.
"Jadi kuncinya sebenarnya di para pembantunya yang mampu menerjemahkan visi besar itu sehingga terasa langsung oleh rakyat," ujar Hajriyanto.
Hajriyanto juga tidak setuju jika ada upaya untuk pergantian kekuasaan di tengah jalan karena hal itu akan mencederai proses demokrasi yang telah disetujui bersama.[wid]
BERITA TERKAIT: