Perbaikan Komunikasi Pemerintahan Prabowo Subianto Bukan dengan Tambah Jabatan

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Christina Clarissa Intania menilai, komunikasi Hasan saat itu bikin geger publik, buntut respons terkesan nir empati atas teror kepala babi terhadap media Tempo.

"Dia juga telah mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya," kata Christina kepada RMOL, Jumat 1 Mei 2026.

Christina memandang, perbaikan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilakukan dengan menambah jabatan. Apalagi jabatan tersebut diisi oleh sosok yang komunikasinya tidak dapat diterima oleh publik.

“Penambahan jabatan ini sebetulnya tidak urgent," sambungnya.

Lebih lanjut, Christina justru mendorong Presiden Prabowo memperbaiki pola komunikasi pemerintah secara spesifik, yakni sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga masing-masing.

"Solusi permasalahan komunikasi bukan sekedar penambahan jabatan, tapi kemauan seluruh bagian pemerintahan untuk mau mengubah caranya berkomunikasi," demikian Christina.