Sentuhan Tangan Dingin Jokowi Di Pilgub Jakarta

Dengan kemenangan tersebut, maka Anies-Sandi akan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk perioden 2017 sampai dengan 2022.

Banyak pihak menganggap bahwa kemenangan Anies-Sandi merupakan kekalahan Presiden Jokowi. Anggapan tersebut tidak terlepas dari persepsi yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi yang terkesan mendukung Ahok-Djarot. Dan memang sebagai kader PDIP, Jokowi harus terlihat mendukung calon yang diusung oleh partainya.

Namun bila dicermati secara mendalam, realitas politik yang ditampilkan oleh Jokowi sejatinya berbalik total dengan target politik yang ingin dicapai. Inilah permainan politik tingkat tinggi, mengarahkan bidak ke utara sejatinya ingin melangkah ke selatan.

Drama politik yang ditampilkan Jokowi berhasil mengelabuhi publik yang membaca arah politik hanya dari realitas politik semata. Sehingga wajar jika ada anggapan kemenangan Anies-Sandi adalah kekalahan Jokowi, dan stigma ini juga yang dikehendaki oleh Jokowi. Padahal yang terjadi adalah kemenangan Anies-Sandi adalah kemenangan Jokowi.

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, tidak lengkap rasanya jika tidak melihat jejak rekam Anies Baswedan terlebih dahulu. Sebelum berlaga di Pilgub Jakarta, Anies pernah menjabat sebagai Mendikbud. Jabatan tersebut diperoleh dari imbal keberhasilannya sebagai Jurubicara Tim Sukses Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Namun belum genap masa bhaktinya, Anies direshuffle dari Kabinet Kerja. Anehnya, hingga sekarang belum diketahui secara pasti alasan yang mendasari presiden Jokowi mereshuffle Anies. Memang sejumlah spekulasi sempat berkembang, namun hal itu belum bisa menjawab alasan yang tepat.

Tak lama direshuffle, Anies menggegerkan publik dengan aksinya mengantarkan anak ke sekolah menaiki sepeda motor. Sontak aksi tersebut menjadi trending topic dan memenuhi laman media sosial. Aksi Anies tersebut mirip aksi yang kerap dipertontonkan oleh Presiden Jokowi, temanya sama yaitu mengusung kesederhanaan yang sarat dengan misi pencitraan.

Memasuki Pilgub Jakarta, secara mengejutkan Partai Gerindra dan PKS mengusungnya menjadi calon gubernur bersanding dengan Sandiaga Uno sebagai cawagubnya. Hingga sekarang belum diketahui alasan di balik pencalonannya itu, selain hanya faktor elektabilitas yang dianggap bisa bersaing dengan kandidat lainnya.

Saat diperkenalkan publik, pasangan Anies-Sandi memperoleh respon yang datar-datar saja. Bahkan, banyak pihak yang menstigmakan pasangan ini hanya sebagai penggembira saja, karena saat itu konsentrasi tertuju pada persaingan Ahok sebagai representasi Istana melawan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai representasi Cikeas.

Dinamika politik di putaran satu, menunjukkan jual beli serangan hanya terjadi antara pihak Istana dengan Cikeas. Diantaranya menyikapi aksi 212, terhembus isu dari kalangan Istana bahwa SBY ada dibalik aksi tersebut, sontak SBY menggelar bantahan.

Di saat bersamaan, Jokowi menjalin kemesraan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan keduanya terlihat menikmati acara naik kuda di Hambalang. Bahkan, Prabowo memberi bonus dengan komentarnya bahwa dirinya sudah biasa disadap, sebagai sindiran terhadap SBY yang sedang meradang karena pembicaraannya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin disadap.

Ada kesan kuat, Jokowi menjalin persekongkolan dengan Prabowo untuk menjungkalkan calon dari Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono, dan terbukti akhirnya AHY terlempar dari persaingan Pilgub Jakarta.

Memasuki putaran kedua, serangan dari Istana sudah tidak terlihat lagi sebagaimana di putaran pertama. Tidak ada serangan yang ditujukan kepada Prabowo ataupun Anies Baswedan. Kali ini Istana terasa adem. Padahal di putaran pertama, Istana sangat aktif memproduksi serangan diantaranya pemberian grasi kepada Antasari Azhar yang diikuti pertemuan empat mata Antasari Azhar dengan Jokowi. Publik paling awam pun tahu bahwa itu adalah serangan yang ditujukan kepada SBY.

Di putaran kedua, peran Istana seakan menghilang dan menjauh dari hiruk-pikuk Pilgub. Di luar Istana, dinamika politik memang masih panas, misalnya kasus penangkapan para ulama di aksi 313, penundaan penuntutan Ahok, dan puncaknya adalah pembiaran pembagian sembako menjelang pencoblosan.

Ada anggapan bahwa Istana sengaja membiarkan tindakan diskriminatif tersebut. Publik makin yakin bahwa Jokowi secara total mendukung Ahok dan membiarkan aparat melakukan tindakan diskriminatif. Akumulasi kekecewaan publik diekspresikan dengan memberikan dukungan yang signifikan kepada Anies-Sandi.

Disadari atau tidak bahwa tindakan Jokowi yang dianggap terlalu membela Ahok sejatinya menyebabkan menumpuknya kekuatan Asal Bukan Ahok (ABA). Bila pada awalnya, kelompok ini hanya didominasi oleh GNPF MUI, aktivis anti reklamasi, anti penggusuran, maka menjelang pencoblosan kelompok menengah kota yang kecewa terhadap pembiaran pembagian sembako akhirnya juga bergabung.

Maka sejatinya yang mengalahkan Ahok, bukanlah Anies-Sandi beserta gerbongnya, melainkan Jokowi-lah yang memiliki andil terbesar. Tindakan Jokowi yang membiarkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok Islam, terlalu sederhana jika hanya untuk melakukan pembelaan buta terhadap Ahok.

Membaca alur cerita dari awal, tidak berlebihan kalau menarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa Jokowi-lah yang menggelar karpet merah bagi Anies Baswedan menuju kursi gubernur Jakarta. Rangkaian dari mulai reshuffle hingga detik pencoblosan merupakan deretan desain yang tersusun rapi.

Kesimpulan kedua, Jokowi-lah yang berhasil melumpuhkan kekuatan politik etnis China. Kejadian hari ini membawa ingatan ke masa awal-awal berdirinya Majapahit dimana Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan China setelah dimanfaatkan meruntuhkan kekuasan Prabu Jayakatwang di Kerajaan Kediri. Sehingga ke depan, para etnis China yang berharap dapat mengambil posisi politik melalui pesta demokrasi harus berpikir ulang.

Kesimpulan ketiga, Megawati dan PDIP mengalami keterpurukan terdalam setelah mengalami rentetan kekalahan dalam berbagai Pilkada, dibutuhkan waktu yang agak lama untuk memulihkan kekuatan politiknya.

Dan, sebagai kata penutup bisa dikatakan, setelah Pilgub Jakarta, hanya Jokowi-lah satu-satunya pemegang kekuasan politik terbesar di negeri ini. [***]

Penulias adalah Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)