Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Masalah reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden," ujarnya kepada Kantor
Berita Politik RMOL, Senin (24/4).
Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN menyerahkan urusan ini kepada presiden. Eddy menilai presiden paling mengetahui kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan capaian-capaian pembangunan. Sekalipun, menteri yang dirombak berasal dari partainya.
"Kami percaya penuh bahwa presiden yang paling mengetahui kebutuhan beliau atas kabinet yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan pemerintah," pungkasnya.
Isu perombakan kabinet dihembuskan Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Menteri PAN/RB Asman Abnur disebut-sebut sebagai menteri yang terancam dirombak. Hal ini karena PAN sebagai pengusung Asman tidak sejalan dengan koalisi pemerintah di Pilgub DKI putaran dua lalu.
[ian]
BERITA TERKAIT: