Perilaku Korupsi Lebih Banyak Di Eksekutif

Demikian disampaikan Mantan Anggota DPR RI, Nurhadi M. Musawwir dalam diskusi bertajuk 'Membongkar Kebobrokan Penegakan Hukum Rezim Jokowi: Dari Korupsi Bus Transjakarta Sampai Suao Pajak Adik Ipar' di kampus STIE Bank Islam Sjafruddin Prawiranegara, Johar Baru, Jakarta (Sabtu, 18/3).

"Pelanggarannya terkait korupsi itu 90 persen di eksekutif. Dari zaman Orla, Orba, Reformasi. Tapi ditutup, wartawan, parpol ditutup," bebernya.

Menurut Nurhadi, eksekutif kerap menghamburkan anggaran negara setiap kali kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan, kunker yang dilakukan setiap minggu itu menjadi kesempatan untuk mark up anggaran.

"Setiap minggu kunker ke luar negeri. Mark up anggaran sangat besar di eksekutif," paparnya.

Selain itu, lanjut Nurhadi, eksekutif juga menjadi perpanjangan tangan pengusaha terkait tender proyek pemerintah pusat. Tujuannya, untuk memenangkan proyek yang sedang berlangsung.

"Perpanjangan tangan pengusaha, nanti dia mengatur supaya tender menang. Sudah biasa itu. Bukan hanya rezim Jokowi, berlaku siapapun," pungkas mantan legislator periode 2004-2009 dari Fraksi PAN tersebut. [wah]