Ketua MPR Keberatan Hak Angket E-KTP

Menurutnya, penegakan hukum murni urusan komisi anti rasuah itu.

"Kok angket? Ini kan urusannya KPK, sampai tarik-tarik ke angket," kata Zulkifli di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (13/3).

Fahri melihat sudah banyak nama anggota dewan disebut dalam kasus korupsi, tapi hanya sedikit yang dibui. Sementara nama-nama mereka tidak dibersihkan. Sebab itulah ia mewacanakan penggunaan hak angket kasus e-KTP.

"Loh gimana? Biar aja urusan KPK. Kalau yang rampok, yang maling KPK lah urusannya," cetus Zulkifli.[wid]