Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang mengaku menemukan banyak praktik penyimpangan baik di hulu maupun di hilir selama penyelenggaran Pilkada DKI putaran pertama.
Sohibul mencatat masih ada kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penerbitan surat keterangan (suket) yang belum sesuai aturan.
"Masih ada misteri antara jumlah yang dikeluarkan dengan yang riil mengikuti Pilkada," ujar Sohibul dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (5/3).
Sebagai partai pendukung Anies-Sandi yang melaju ke putaran kedua, PKS meminta pemerintah, KPU, dan Bawaslu DKI bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab, dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
Apalag, Sohibul mengaku mendapat banyak laporan dari lapangan yang menyebut ada beberapa standar aturan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih terlihat longgar.
Seperti keharusan membawa formulir C6 yang harus dicocokkan terlebih dahulu.
"Namun, masih ada di lapangan yang cukup mudah melakukan pencoblosan tanpa formulir yang seharusnya atau hanya bermodal e-KTP," papar dia.
Bahkan, ungkap Sohibul, tim Anies-Sandi yang diusung PKS dan Gerindra menemukan praktik politik uang yang bisa mencederai proses Pilkada terutama putaran dua.
"Kami temukan adanya praktik money politic (politik uang) ini saya kira beberapa hal yang kami temukan," tukas Sohibul Iman.
[ian]
BERITA TERKAIT: