Jokowi Minta Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh Cepat Ditangani

Permintaan itu disampaikan presiden dalam rapat terbatas membahas percepatan penanganan gempa Aceh di Kantor Presiden, Jakarta,  pada Jumat siang (16/12).
 
Saya meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai," ujar Jokowi.
 
Agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi berjalan dengan cepat, presiden juga meminta agar melibatkan TNI.

"Saya minta nanti bantuan dari TNI, juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai baik untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan," kata Presiden.
 
Presiden menginginkan adanya pendekatan baru dalam penanganan bencana, dimana tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel. Tidak perlu menunggu tahap demi tahap. Tetapi mana yang dapat dikerjakan lebih dulu langsung dibangun. Begitu juga dengan bantuan stimulan rumah rusak. Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi, kemudian baru diberikan bantuan.

Pengalaman sebelumnya dalam penanganan bencana menunjukkan pemberian bantuan rumah rusak seringkali memerlukan waktu yang lama, mulai dari pendataan, verifikasi, ditetapkan kepala daerah hingga penyaluran bantuan butuh waktu yang lama. Bahkan bisa setahun lebih seperti saat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak pada bencana banjir bandang di Manado, gempabumi di Bener Meriah, dan erupsi Gunung Sinabung. Untuk itu verifikasi dan penyaluran bantuan disalurkan bertahap, mana yang sudah selesai hari itu langsung diproses penyaluran bantuannya.
 
Hingga Jumat (16/12) berdasarkan laporan ke Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Aceh tercatat 18.612 rumah rusak yaitu 2.551 rumah rusak berat, dan 16.061 rumah rusak di tiga kabupaten yang terdampak gempa. Dari sejumlah rumah rusak tersebut yang sudah diverifikasi dan ditetapkan melalui SK Bupati dengan lampiran by name by address di Pidie Jaya 273 rumah rusak (142 rusak berat, 131 rusak) dan di Pidie 143 rumah rusak (32 rusak berat, 111 rusak).

Dari dasar ini BNPB menyalurkan bantuan stimulus rumah rusak sebesar Rp 11,8 miliar yaitu Rp 8,3 miliar untuk Pidie Jaya dan Rp 3,5 miliar untuk Pidie. Pemerintah memberikan stimulus perbaikan rumah rusak berat Rp 40 juta dan rumah rusak Rp 20 juta per rumah.
 
Pendataan dan verifikasi dipercepat dengan menambah jumlah personil di lapangan. Perguruan tinggi, dan relawan dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi agar secepatnya selesai. [ian]