PGI menyatakan prihatin atas situasi tersebut, apalagi ditenggarai bahwa hal ini terjadi sebagai ekses atau akibat pernyataan dan sikap beberapa pejabat negara dan aparat keamanan yang disampaikan secara terbuka ke publik. Disadari atau tidak, hal itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Karenanya, PGI menilai apa yang sekarang terjadi sudah sangat berlebihan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak dihentikan maka akan makin menimbulkan keresahan sosial yang bisa mengarah kepada konflik sosial.
"Kami sangat prihatin," singkat Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette T.H. Lebang dalam keterangan yang diterima redaksi dari Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow.
Menurut dia, fenomena ini seperti hendak mengembalikan Indonesia kepada suasana Orde Baru, yang berupaya meredam segala bentuk ideologi yang tidak sejalan dengan selera penguasa. Juga meredam segala bentuk diskusi dan perbincangan yang berbeda dengan tafsir tunggal penguasa mengenai sejarah bangsa, khususnya yang terkait dengan Peristiwa 1965.
Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, melanjutkan, PGI menilai keadaan ini merupakan langkah mundur dari cita-cita reformasi. Bahkan PGI menilai ada upaya untuk mengkondisikan masyarakat untuk berhenti berpikir dan hanya akan mengaminkan apa yang penguasa atau "main stream" katakan baik.
Gomar mengatakan, dengan kondisi demikian, maka tujuan pembentukan Negara RI sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, akan sulit untuk dicapai.
"Yang akan terjadi malah sebaliknya, proses pembodohan," tegas Gomar Gultom.
[ald]
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengkritik fenomena "anti komunisme" yang diikuti pelarangan dan bahkan razia yang marak akhir-akhir ini. 
_DPP_PDIP_Hasto_Kristiyanto_di_Pelabuhan_PT_Lingga_Perdana,_Kota_Cilegon,_Banten,_Kamis_malam,_20_Agustus_2026..jpg)
_bertajuk_Analisis_Akar_Permasalahan_Pemungutan_Suara_Ulang_pada_Pemilu_dan_Pemilihan_Tahun_2024_RMOL.jpg)
