Soal Politik Uang, Pemilik Suara Juga Harus Ditegur Keras

Ada hal yang menarik untuk dicermati, karena yang menjadi sasaran pergunjingan sebagai pelaku poltik uang adalah para Calon Ketua Umum (Caketum). Padahal, para pemilik suara di tingkat Golkar Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak pernah dipersoalkan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/5).

Menurut Zainal, pimpinan Golkar di propinsi dan kabupaten/kota perlu juga diberi teguran keras. Merekalah penerima poltik uang itu, karena mereka pemilik suara. Tapi, pemilik suara itu tidak diberi peringatan keras agar tidak memperdagangkan hak suara yang dimilikinya.  

"Saya heran jika yang dikejar-kejar hanya para Caketum. Mereka dimintai komitmen kesadaran untuk tidak menggelontorkan politik uang untuk memperoleh suara. Tapi, pemilik suara tidak diberi peringatan keras agar tidak memperdagangkan hak suara yang dimilikinya," tegas dia.

Jelas Bintang, politik uang akan terjadi jika ada kesepakatan antara si pemberi dan si penerima. Praktek jual-beli suara sudah berlangsung dari Munas ke Munas Partai Golkar sejak reformasi.

Sementara itu, lanjut dia, sebagaimana diketahui Partai Golkar telah tersandera gonjang ganjing hampir satu tahun setengah lamanya, akibat adanya dua kepengurusan sejak akhir 2014.

Ada DPP Golkar hasil Munas Bali pimpinan ARB (Aburizal Bakrie) dan DPP Golkar hasil Munas Ancol ketuanya AL (Agung Laksono). Kedua kubu sepakat berdamai dan perhelatan Munaslub akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016 dengan kepastian akan dihadiri presiden Jokowi. [rus]