Senator Diajak Gencarkan Isu Amandemen UUD

"BPKK (Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan) mendorong Pimpinan DPD untuk dapat memfasilitasi hal ini dan mohon dukungan dari anggota DPD seluruhnya," kata Ketua BPKK DPD, John Pieris dalam keterangannya, Minggu (1/5).

Menurut John, ada tiga misi utama yang harus dijalankan. Pertama, rekonstruksi kewenangan DPD melalui Amandemen UUD 1945. Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan UUD 1945 dan UU. Ketiga, memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah.

"Hal ini sesuai dengan tujuan utama DPD dalam Renstra DPD 2015-2019 yaitu terwujudnya DPD sebagai salah satu lembaga negara yang berperan aktif dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara," kata John.

Selain itu, dalam pertemuan BPKK dengan lembaga pengkajian di MPR unsur Kelompok DPD pada tanggal 21 April 2016 telah menyepakati. Pertama, BPKK akan membangun komunikasi terpadu dengan anggota Badan Pengkajian dan anggota Lembaga Pengkajian utusan Kelompok DPD. Kedua, penguatan kewenangan DPD harus dilakukan melalui perubahan UUD 1945 dan bukan melalui UU.

"Dan ketiga, DPD harus memiliki sikap yang tegas mengenai GBHN dan penguatan MPR serta tidak akan menjadi inisiator pengusul agenda Amandemen UUD 1945," terang John. [rus]