Penunjukkan JK sebagai Ketua Umum DPP Golkar transisi tak lain sebagai langkah untuk mengisi kevakuman seiring tidak berlakunya kepengurusan di bawah Agung Laksono maupun Aburizal Bakri.
"Pengurus DPP Golkar bertugas melaksanakan Munas Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, tadi malam.
Leo mengatakan pengurus transisi ditugaskan untuk melaksanakan Munas Golkar maksimal dua bulan ke depan. Partai Golkar harus mengambil langkah ini lantaran kepengurusan partai terancam dalam kevakuman.
Kevakuman terjadi lantaran SK Munas Ancol telah dicabut, tidak adanya pengakuan terhadap kepengurusan Munas Bali, dan telah berakhirnya masa kepengurusan Munas Riau per 31 Desember 2015.
Selain menunjuk JK, politisi senior yang juga mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung ditunjuk sebagai sekjen.
"Dalam susunan pengurus transisi DPP Partai Golkar ini akan dibantu 20 pengurus lainnya yang masing-masing diambil 10 orang dari Golkar Agung Laksono dan 10 orang dari Golkar Aburizal Bakrie," tukasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: