Jikapun nanti ada reshuffle, Partai Nasdem meminta agar wacana reshuffle tak terlalu digembar-gemborkan ke publik, hingga menimbulkan polemik di tengah masyrakat.
"Menteri itu adalah pembantu presiden, jadi seharusnya tidak perlu ada jilid I atau II seterusnya. Jadi kalau menurut presiden pembantunya kurang layak, silahkan saja diganti. Reshuffle tidak perlu diagendakan dan partai politik juga jangan berebutan meminta posisi menteri," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Senin (12/10).
Menanggapi spekulasi terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) di pemerintahan yang akan mendapat posisi menteri, anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat ini mengatakan apa pun latar belakangnya, reshuffle harus dilakukan guna menunjang kinerja pemerintahan.
Partai Nasdem, katanya, tak pernah mempersoalkan siapa pun yang dapat atau kehilangan kursi menteri. Namun, sekali lagi Syarif mengingatkan agar partai politik tidak mengintervensi hak prerogratif presiden.
"Janganlah partai politik juga ikut-ikutan ngoyo, minta-minta jatah menteri. Saya pikir pak presiden lebih paham, siapa yang akan dia posisikan sebagai menterinya," imbuh Syarif.
Partai Nasdem, terang Syarif, sejak awal mendukung pencalonan Jokowi-JK dan hingga saat ini tak pernah berseberangan dengan pemerintahan, terutama dalam memilih pembantu-pembantunya.
Sebagai contoh, Syarif menjelaskan saat reshuffle jilid I Agustus lalu, di mana salah satu kader Partai Nasdem, Tedjo Edhy Purdijatno direshuffle dari kursi Menko Polhukam, Partai NasDem sama sekali tak mempermasalahkan keputusan itu. Nasdem percaya bahwa presiden melakukan itu demi kepentingan kinerja pemerintahan.[dem]
Evaluasi kinerja menteri oleh Presiden Jokowi pada usia satu tahun pemerintahan, tepatnya 20 Oktober 2015, memunculkan spekulasi akan ada reshuffle jilid II. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: