Namun begitu, PDIP secara konsisten tetap ngotot permintaan maaf tersebut dilakukan.
"Harus ada pelurusan sejarah, di buku sejarah masih ada nama Soekarno yang dikaitkan dengan PKI," ujar politikus PDIP Masinton Pasaribu di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (6/10).
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan versi sejarah seperti itu tidak boleh ada lagi. Artinya, sejarah harus diluruskan. Caranya dimulai dari negara memberikan klarifikasi, yaitu permohonan maaf tersebut.
Sementara disinggung mengenai pernyataan Titiek Soeharto yang mempertanyakan alasan pemerintah harus meminta maaf, padahal nama Soekarno sudah diabadikan seperti nama Bandara Soekarno-Hatta, Masinton menegaskan bahwa yang dilakukan PDIP adalah upaya agar negara meluruskan sejaraha bangsa.
"Jangan diberi sejarah beda-beda, untuk pemberian gelar pahlawan, nama jalan, nama bandara, apa itu cukup? Saya rasa belum. Sejak lama Bung Karno disimpangkan namanya," tukasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: