Figur yang dipilih Rini dinilai bukan didasari pertimbangan peningkatan kemampuan BUMN dalam menjalankan fungsinya, tapi lebih karena adanya pendekatan luar biasa yang dilakukan secara intens oleh figur-figur tersebut. Rini seakan tak peduli sekalipun mereka bermasalah secara hukum.
"Rentang pendekatan-pendekatan itu yang sempat menjadi 'bom' yang kemudian diledakkan oleh SBY. Itulah protesnya SBY atas adanya kasak-kusuk atau intervensi dari oknum dari Tim Transisi Joko Widodo ke BUMN-BUMN," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada wartawan Senin (13/7).
Jejak awal dugaan adanya pendekatan itu, sebut Junisab, nampak ketika Menteri Rini yang juga adalah sebagai kuasa pemegang saham milik negara di seluruh BUMN menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Bagaimanapun, Dwi bukanlah orang yang ahli perminyakan. Bahkan, Dwi yang sebelumnya adalah Dirut PT Semen Gresik diduga kuat memiliki 'jejak hitam' dalam kaitan proyek yang dibangun oleh PT. Semen Tonasa yang sebagian besar sahamya adalah mililk PT. Semen Gresik.
Saat itu PT Semen Tonasa membangun pabrik baru yang disebut dengan proyek Tonasa V. Kebetulan, diwaktu yang bersamaan, PT. Semen Gresik juga membangun pabrik baru yang juga disebut dengan proyek Tuban V.
Pada awalnya, lanjut Junisab, pengadaan barang untuk proyek Tonasa V dilakukan oleh PT Semen Tonasa. Tetapi kemudian Dwi Sucipto diduga meminta agar pengadaan barang proyek tersebut dipusatkan ke PT Semen Gresik.
Pemusatan itu terasa janggal karena sebenarnya PT Semen Tonasa sanggup untuk melakukan sendiri tender proyek itu. Tetapi karena kemauan Dwi maka proses pengadaan barang untuk Main Equipment dilakukan secara terpusat di PT Semen Gresik.
"Akhirnya pada penetapan pemenang tender pengadaan barang tersebut, proyek yang dianggarkan dalam bentuk mata uang euro itu menghasilkan pemenang yang patut diduga dimenangkan dengan jalan melawan hukum. Paket 1 senilai 13,3 juta pemenangnya Thyssenkrupp, paket 2A senilai 56.2 juta dimenangkan FLSmidth, kemudian paket 2B senilai 2,2 juta dimenangkan Loesche. Dan terakhir di paket 3 senilai 22.532.891 pemenangnya adalah Claudius Peter," paparnya.
Keputusan Menteri Rini yang juga patut untuk dipertanyakan adalah menempatkan Sofyan Basir menjadi Dirut PT Perusahaan Listik Negara (PLN). Sebelum digeser Rini mengurus setrum, Sofyan menjabat Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) .
"Belum cukup menjamah dua BUMN strategis itu. Rini mendorong penempatan Djarot Kusumayakti yang adalah anak buah Sofyan Basir sebagai salah satu direktur di Bank BRI menjadi Dirut Bulog. Bulog merupakan jantung dalam negara ini sebab kewenangannya akan sangat signifikan mempengaruhi konstelasi dalam bernegara sebab terkait mengelola pangan dan turunannya bagi masyarakat Indonesia," ungkap Junisab.
Keputusan Rini menempatkan dua petinggi Bank BRI ini, kata Junisab, patut diduga penuh dengan motif politis. Djarot misalnya disebut-sebut orang yang berdarah-darah terkait dugaan kredit fiktif yang jumlahnya ratusan miliar saat dia menjadi pimpinan Bank BRI di Sumatera Selatan.
Pasca kejadian berdarah yang herannya tidak sampai menyeretnya ke depan hukum itu, ternyata kemudian dia 'ditarik' Sofyan menjadi im saat fit and propertes pemilihan jajaran Direksi Bank BRI di zaman Dahlan Iskan.
"Mereka berhasil menjadi petinggi Bank BRI. Terkait BRI, akan kami paparkan kajiannya pasca paparan terhadap attitude dari Dwi yang mantan Dirut PT Semen Gresik," paparnya.
Dibutuhkan sinergi yang kuat berupa kemauan politik dari DPR RI dan Presiden Jokowi, kata Junisab, untuk menghentikan persoalan yang dibuat Rini. Selain itu, BPK dan aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian harus menelisik dugaan korupsi yang ada.
"Atau, Jokowi mencarikan personal lain yang paling kuat dan tepat menduduki Kementerian BUMN karena terbukti Rini tidak kapabel," tukasnya.
Selain berbagai kebijakan yang menguntungkan asing, Menteri BUMN Rini Soemarno juga punya catatan hitam dalam menempatkan figur-figur di jajaran direksi di banyak perusahaan pelat merah. 
BERITA TERKAIT: