PDIP Saudi Apresiasi Langkah BNP2TKI Benahi Tata Kelola Penempatan TKI

"Memang seharusnya demikian. Sebab pasca pengumuman penghentian penenmpatan TKI ke Negara timur tengah, konsep dan solusi pasca penyetopan tidak jelas khususnya lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perlindungan terhadap TKI yang masih bekerja di negara-negara yang sudah distop tersebut," ujar Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (12/7).

Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Nusron Wahid berencana melakukan pertemuan bersama Presiden, menteri, serta gubernur yang daerahnya menjadi basis TKI untuk membahas tata kelola penempatan TKI tersebut. Sharief mengatakan konsep yang ditawarkan Gubernur Ahmad Heryawan agar penempatan TKI informal ke formal di Arab Saudi sejalan dengan Pemerintah Pusat.

Begitu juga dengan sistim penempatan dengan cara mega rekruitmen. PDI Perjuangan Saudi Arabia sudah mengetahui dan mendukung bila diterapkan.

"Sebab sebelumnya kami telah melihat secara langsung saat pemangku kepentingan mempresentasikan kinerja mega rekruitmen itu. Baik dari sistim penempatan dan perlindungan, sistim mega rekruitmen dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir sistim kafalah," paparnya.

Menurut dia, sistem mega rekrutmen sangat bagus  karena nantinya yang menjadi kafalah adalah pihak perusahaan, bukan perorangan. Dengan demikian majikan tidak bisa bertindak sewenang-wenang.

"Hanya saja, kami PDI Perjuangan Saudi Arabia mengusulkan agar untuk sementara penerapannya dilakukan terhadap TKI yang masih bekerja di Saudi Arabia. Atau setidaknya melegalkan para WNI overstayer di Arab Saudi yang masih ingin bekerja," tukasnya.[dem]