Sofyan Djalil Memang Harus Diganti

"Waktu tujuh bulan memang belum cukup menilai kinerja menteri. APBN belum terserap sepenuhnya, para menteri masih dalam konsolidasi di kementeriannya masing-masing. Tapi kalau (reshuffle) ditunda takutnya akan terlambat membuat terobosan, nanti publik tambah kecewa" kata pengamat politik Prof Asep Warlan Yusuf kepada Kantor Berita RMOL sesaat lalu, Kamis (14/5).

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja menteri-menteri ekonomi sudah banyak dipotret lembaga survei.

Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan kerja menteri ekonomi terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat tidak memuaskan sebesar 90,5 persen. Sedangkan yang puas hanya 4,9 persen dan sangat puas 4,6 persen.  

Tingginya ketidakpuasan publik antara lain dipicu oleh kenaikan harga BBM, gas, biaya transportasi, harga sembako serta penghasilan masyarakat yang tak mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Asep Warlan, reshuffle menteri ekonomi harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan memperbaiki kinerja ekonomi.

Bukan hanya figur yang paham dan menguasai persoalan ekonomi, Jokowi harus menempatkan figur yang bisa membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan sebagai penggantinya.

Dia sepakat dengan penilaian sebagian kalangan bahwa kebanyakan menteri bidang ekonomi saat ini tidak cakap menjalankan tugas-tugasnya.

Menteri-menteri itu antara lain Menkoperekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri BUMN Rini Sumarno.

"Harus dipilih orang-orang yang bisa melipatkan gandakan kinerja. Kalapun mau diganti, Jokowi harus memilih orang yang memiliki kapasitas lebih sebagai penggantinya. Jangan orang yang biasa-biasa saja," demikian Asep.[dem]