Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Pengamat politik CSIS, Philips Vermonte dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).
"Kalau inget sejarah Bung Karno itu orang yang anti partai loh. Bung Karno makanya tahun 1959 membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin dan sampai 1965 enggak ada pemilu," kenang Philips.
Soekarno, hemat Philips,‎ saat itu merasa bahwa Pemilu hanya membuat posisi seorang presiden lemah karena parlemen. Partai juga memiliki kekuasaan yang melebihi kewenangan presiden.
Disisi lain, Philips juga ingatkan kepada parpol bahwa sistem negara Indonesia adalah Presidensial. Dimana, presiden merupakan tombak kekuasaan di pemerintahan.
"Kenapa tidak cocok dengan hasil pemilu saat itu? Karena logikanya saat itu parlementer yang berkuasa adalah partai dan presiden lemah. Kita harus ingat negara kita sistemnya presidensial. Jadi pusat kekuasaan kita di presiden," demikian Philips.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyindir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mega menyatakan bahwa presiden dan menteri-menteri di pemerintahan merupakan alat dari partai politik.
[sam]
BERITA TERKAIT: