PDIP berharap presiden membuat keputusan yang tidak melanggar konsititusi dan UU, karena dampaknya sangat besar.
Hal ini dikatakan politisi PDIP di DPR RI, Dwi Ria Latifa, dalam
talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Kata dia, komunikasi dengan Jokowi tetap berjalan. Dan, PDIP tidak akan "berbelok-belok". PDIP tetap mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan alias BG sebagai Kapolri baru.
"Kalau dari awal A, tetap A, tegak lurus kepada pimpinan di partai. Ketika keputusan dibuat PDIP, maka kami akan mendukung itu. Jika banyak gonjang-ganjing menyebut PDIP akan tarik dukungan, presiden akan tinggalkan PDIP, kami tentu tak bisa salahkan jika orang berasumsi seperti itu," katanya.
Lanjutnya, PDIP meminta presiden ambil keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Presiden diminta tidak meninggalkan landasan konstitusi dan hukum.
"Risiko akan diprotes pasti ada, tapi satu hal ketika ambil keputusan tak sesuai konstitusi dan UU berlaku maka dampak politiknya akan cukup riskan. Saya yakin presiden pasti paham betul," tegasnya.
Ditekankannya, negara Indonesia punya sistem ketatanegaraan yang tidak boleh ditabrak-tabrak, termasuk oleh presiden, karena berbahaya untuk negara itu sendiri.
"Presiden jangan melanggar konstitusi dan undang-undang," ucapnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: