POLEMIK RUU PILKADA

KMP Berupaya Hambat Kebijakan Jokowi-JK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Minggu, 21 September 2014, 20:58 WIB

. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ngotot mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berpendapat ujung dari kengototan tersebut sebenarnya adalah upaya menghambat pemerintahan Jokowi-JK.

BERITA TERKAIT:

"Saya lebih melihat motif politik di sana, bukan persoalan demokrasi atau tidaknya," kata Emrus di Jakarta (Minggu, 21/9).

Emrus mengatakan apa yang dilakukan KMP ibaratnya seperti teori makan bubur. Lebih dulu menikmati bagian pinggir yang dingin, baru menyantap bagian tengahnya.

"Kalau Pemda bisa dikuasai, maka kebijakan pemerintahan Jokowi-JK bisa terhambat karena yang jadi gubernur, bupati, wali kota adalah orang-orang yang didukung Koalisi Merah Putih," imbuh dia.

Tentu saja, kata dia, agenda ini tidak pernah dijelaskan KMP ke publik.

"Sebagai akademisi, intelektual bisa menangkap. Sederhana saja, karena DPRD itu dikuasai oleh mereka, jelas mereka akan jadi pemenangnya," sambung Emrus seperti dilansir JPNN.[dem]